Ghobro » info

6 (enam) urusan pemerintahan pusat

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Wacana kembalinya sentralistik di Indonesia kembali muncul dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah. Wakil Ketua Pansus RUU Pemda Khatibul Umam Wiranu sistem sentralistik perlu agar pemerintah pusat tetap bisa mengontrol pemda dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan di daerah tetap merujuk instruksi pusat. Kepala negara tidak boleh dibantah oleh bupati/walikota, kata politisi Demokrat itu.

Politisi PDIP yang menjadi anggota Pansus RUU Pemda, Arif Wibowo mengatakan sistem otonomi mengurangi makna negara kesatuan. Perubahan UU Pemda bertujuan untuk mencari arah politik daerah. Otonomi luas cenderung membuat negara menjadi negara federal.

Tanggapan atas wacana resentralisasi

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pemekaran dan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan sistem sentralisasi tidak memungkinkan lagi di era sekarang. Desentralisasilah yang menyelamatkan Indonesia tetap utuh. Sistem sentralisasi adalah cara pikir orba. Tanpa otonomi Indonesia sudah pecah. Otonomi adalah formula terbaik untuk Indonesia yang beragam. Kita berada di point of no return (tidak mungkin kembali ke sistem sentralisasi) katanya.

Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam draft RUU Pemda disebut Urusan Pemerintahan Absolut.

Jenis-jenis urusan pemerintahan absolut menurut RUU Pemda adalah :

  1. Politik Luar Negeri
  2. Pertahanan
  3. Keamanan
  4. Yustisi
  5. Moneter dan Fiskal Nasional.
  6. Agama

Cara pelaksanaan Urusan Pemerintahan Absolut

RUU Pemda menyebutkan bahwa cara melaksanakan urusan pemerintahan absolut tersebut ada tiga jenis, yakni :

  1. melaksanakan sendiri
  2. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi
  3. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penulis
Kategori Demokrasi, Otonomi

←LamaBaru →