Ghobro » info

Sistem Pemerintahan Aristo-demokrasi Makkah pada masa kelahiran Islam

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Kota Mekkah terpilih menjadi tempat lahirnya agama Islam. Apa keunggulan Makkah?

Salah satu rahasianya barangkali karena sistem pemerintahan Makkah yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada di dunia saat itu, yakni di dunia termasuk di sekeliling Makkah, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah monarki absolut, sementara Makkah menganut sistem Aristo-Demokrasi.

Istilah Aristo-Demokrasi

Istilah aristo-demokrasi dikemukakan oleh Muhammad Isa dalam bukunya Menuju Madinatul  Munawwarah Membina Perdamaian yang diterbitkan oleh Forum Kajian al Qur’an (Fokal) Yogyakarta tahun 1960.

Menurut Muhammad Isa, aristo-demokrasi adalah pemerintahan kaum bangsawan yang diatur secara demokrasi di kalangan bangsawan itu.

Dasar Hukum

Sistem pemerintahan Mekkah berdasarkan perjanjian Hilful Fudhul tahun 595 M yang intinya menyerahkan politik Arabia kepada kaum Quraisy.

Sistem Pemerintahan Makkah

Pemerintahan Makkah dapat dibagi ke dalam empat bidang/lapangan, yakni :

  1. Lapangan Politik dan Administrasi
  2. Lapangan Ketentaraan
  3. Lapangan Perwakilan
  4. Lapangan Keagamaan

Pemerintahan Politik dan Administrasi Makkah

Dalam lapangan politik dan administrasi dijalankan oleh urusan-urusan (semacam kementerian) yakni :

  1. Asykaq (Diat), urusan pemerintahan dalam negeri meliputi pula urusan kepolisian, dipegang oleh Abu Bakar dari Bani Taim bin Murrah.
  2. Sifarah, urusan luar negeri, dipegang oleh Umar bin Khattab dari Bani Ady.
  3. Hukumah, urusan pengadilan dan kehakiman, dipegang oleh Abu Thalib dari Bani Hasyim.
  4. Qiadah, urusan ekonomi dan perdagangan, dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umaiyah.
  5. Rifadah, urusan keuangan (pemungutan pajak) dan sosial (memberi makan fakir miskin), dipegang oleh Haris bin Amrin dari Bani Naufal.

Pemerintahan Ketentaraan Makkah

Dalam lapangan ketentaraan dijalankan oleh urusan-urusan (kementerian) yakni :

  1. Uqab, urusan peperangan (pemegang bendera jika berangkat perang), dipegang oleh Amru bin Ash dari Bani Umaiyah.
  2. Qubbah, urusan alat-alat senjata dan persiapan perang.
  3. A’innah, urusan kavaleri, angkatan perang berkuda.

Pemerintahan Perwakilan Makkah

Dalam lapangan perwakilan dijalankan oleh urusan-urusan (kementerian) yakni :

  1. Nadwah, urusan sekretariat perwakilan dan perlengkapan gedungnya, dipegang oleh Aswad dari Bani Abdul Uzza.
  2. Khaimmah, urusan pimpinan sidang (yang berhak memanggil dan memimpin persidangan, mengerahkan tentara), dipegang oleh Khalid bin Walid dari Bani Makhzum bin Marrah.

Pemerintahan Keagamaan Makkah

Dalam lapangan keagamaan dijalankan oleh urusan-urusan (kementerian) yakni :

  1. Hijabah (Sidanah), urusan penyimpanan kunci-kunci rumah suci Ka’bah, dipegang oleh Usman bin Thalhah.
  2. Siqayah, urusan pembagian air minum untuk orang-orang haji dan zam zam, dipegang oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Bani Hasyim.
  3. Azlam (Aisar), urusan penyimpanan panah-panah suci (untuk meminta ketentuan nasib dan permohonan kepada berhala), dipegang oleh Safwan bin Umaiyah dari Bani Jumah.
  4. Khazanah (Amwal Muhajjarah), urusan inventaris dan kekayaan keagamaan (yang dipersembahkan kepada berhala), dipegang oleh Haris bin Qiis dari Bani Saham.
  5. Imarah, urusan penjagaan kehormatan rumah suci (tidak boleh digunakan untuk selain keagamaan).

Riwayat Pemerintahan Islam

Penulis
Kategori Sejarah, Sejarah Islam

←LamaBaru →