Ghobro » info

Sultan Hamid II Federalis Nasionalis

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Sultan Hamid II, lulusan Akademi Militer Breda Belanda, adalah perwira pribumi tercemerlang dalam sejarah KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger). Ia mencapai pangkat Mayor Jenderal, sebagai Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden (asisten Ratu Belanda) dan merupakan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran dan diraih dalam usia yang muda yakni 33 tahun.

Nasionalisme Sultan Hamid

Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang merupakan putra dari Sultan Syarif Muhammad al Qadrie, sultan ke-6 Pontianak dan Syecha Jamilah Syarwani lahir di Pontianak, 12 Juli 1913 M atau 7 Sya’ban 1331 H. Setelah menamatkan Sekolah Rendah Pertama Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta dan Bandung, ia melanjutkan Sekolah Menengah di Hogeere Burger School (HBS) Bandung dan HBS V di Malang. Tahun 1932, kuliah di Technische Hooge School (THS) sekarang ITB, Fakultas: de Faculteit van Technische Wetenschap, Jurusan: de afdeeling der Weg en Waterbouw, di Bandung selama 1 tahun. Tertarik pada militer, tahun 1933 ia memasuki Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda dan lulus tahun 1938. Pada tahun itu, ia dilantik sebagai perwira dengan pangkat Letnan Dua, lalu bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan.

Pada tahun itu juga, ia menikahi wanita Belanda, Marie van Delden puteri Kapten van Delden, di Malang, 31 Mei 1938, yang memberinya dua anak :

  1. Syarifah Zahra Al-Qadrie (Edith Denise Corry Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 26 Februari 1939.
  2. Syarif Yusuf Al-Qadrie (Max Nico Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 11 Januari 1942.

Hamid terlibat peperangan dengan Jepang di Balikpapan, tahun 1941. Tetapi dari tahun 1942 – 1945,  Hamid menjadi tahanan Jepang.

Tanggal 29 Oktober 1945, Hamid menjadi Sultan ke-7 Pontianak dengan gelar Sri Paduka Duli Y.M. Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie dan istrinya Marie van Delden  menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Mas Mahkota Didie Al-Qadrie.

Pada tahun 1946, Hamid mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal (Generaal-Majoor ). Tahun itu pula, ia diangkat menjadi Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda (Adjudant in Buitengewone Dienst van HM Koningin der Nederlander), yaitu Ratu Wilhelmina (Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau).   Pada tahun itu juga, Hamid II kemudian membuat Ikatan Federasi Negara dengan 12 kerajaan (swapraja) dan tiga neo-swapraja dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) /de Staat West Borneo atau West Borneo State sebagai sebuah daerah/negara otonomi yang memiliki hubungan persemakmuran dengan Belanda. Sultan Hamid II menjadi Kepala Negara DIKB sejak 1947 s/d 1950.  

Pemerintahan DIKB terdiri dari 40 orang anggota dewan legislatif yang terdiri daripada 15 orang wakil swapraja dan neo-Swapraja, 8 orang wakil golongan etnik Dayak, 5 orang wakil etnik Melayu, 8 orang wakil etnik Cina, 4 orang wakil daripada Indo Belanda. Sedangkan pemerintahan DIKB dipimpin Sultan Hamid II selaku kepala daerah dengan wakilnya yaitu Nieuwhusysen yang kemudian digantikan Masjhoer Rifai’i. Dalam menjalankan pemerintahan sehariannya, Sultan Hamid selaku kepala DIKB dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian (BPH) yang beranggota 5 orang, iaitu J.C Oevaang Oeray, A.F Korak, Mohamad Saleh, Lim Bak Meng, dan Nieuwhusysen.

Pada saat menjadi opsir KNIL, Sultan Hamid II tidak pernah memperhatikan politik di Kepulauan Melayu (Hindia Belanda). Tetapi sejak menjadi Kepala Negara DIKB, timbul keinginannya untuk menjadi bangsa dan negara merdeka. Hamid II menyambut gagasan Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) untuk membentuk BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg ) / Perhimpunan Musyawarah Negara-Negara Federal dengan tujuan untuk menghilangkan kesan bahwa keberadaan negara-negara bagian atau daerah otonom adalah ide Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tetapi berdasarkan kemauan sendiri dan sebagai keprihatinan tas konflik antara Negara Republik Indonesia (NRI), yang diproklamirkan oleh Soekarno dan M. Hatta pada 17 Agustus 1945 di Batavia dengan Belanda yang melakukan aneksasi atas Batavia dan beberapa daerah lain di Jawa sebagai daerah Koloni Belanda. BFO lahir pada Musyawarah Federal di Bandung, 27 Mei 1948.

Peran BFO

Perundingan-perundingan Indonesia Belanda antara 1946 hingga 1948 selalu tidak menemui titik temu dan bahkan sering merugikan Indonesia. BFO berusaha menjembatani kepentingan Indonesia dan Belanda dan menghasilkan Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB merupakan titik penting kemerdekaan Indonesia, karena berdasarkan KMBlah, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tercapai.

Dalam KMB, tersebut BFO diwakili Sultan Hamid II. Sultan Hamid II menjadi Ketua BFO tahun 1949 berdasarkan pemilihan anggota setelah meninggal dunianya Ketua BFO pertama sejak BFO terbentuk tahun 1948, yakni Mr. Tengku Bahriun dari Negara Sumatera Timur (NST).Sultan Hamid II tertarik bekerjasama dan membentuk persatuan gerakan bangsa-bangsa serumpun. Ia mendatangi Soekarno Hatta yang diasingkan di Muntok, Pulau Bangka setelah Agresi II. BFO sepakat dengan NRI (Negara Republik Indonesia) mengadakan Konferensi Inter Indonesia (KII) yang merupakan momentum pembentukan dan persatuan bangsa yang dilaksanakan pada :

  1. KII Tahap I, Istana Kepresidenan NRI, Yogyakarta 19-23 Juli 1949.
  2. KII Tahap II, eks Gedung Volksraad (Gedung Pancasila) 30 Juli – 2 Agustus 1949.

Salah satu keputusan penting KII adalah BFO mendukung tuntutan RI atas pengakuan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik dan ekonomi.

Peran dalam memperjuangkan kemerdekaan

Dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan ideologi yang diusungnya, Sultan Hamid II ikut aktif dalam perundingan-perundingan politik negara, seperti Perundingan Malino, Denpasar, Perhimpunan Musyawarah Federal (BFO), BFC, IJC, Konferensi Inter Indonesia (KII) 1 dan 2, Konferensi Meja Bundar (KMB) di Batavia maupun di Belanda.

“…maka usaha BFO, sejak lahirnya organisasi ini, ditujukan pada tercapainya kemerdekaan tanah air kita, kemerdekaan untuk segenap bagian tanah air kita, dan untuk mencapai suatu persatuan yang dapat menjamin kemerdekaan, baik bagi seluruhnya maupun untuk bagianbagiannya…,” demikian ungkap Sultan Hamid II dalam pidato pembukaan Konferensi Inter Indonesia yang digelar untuk menyamakan persepsi antara NRI dan BFO sebelum maju ke perundingan bersama pada KMB (Konferensi Meja Bundar) di Belanda.

Sebagai Ketua BFO, Sultan Hamid II kemudian memimpin Delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar, atau Ronde Tafel Conferentie, di Den Haag, Belanda, yang dilangsungkan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar tersebut adalah perundingan yang dihadiri oleh tiga pihak, yaitu Belanda, BFO, dan NRI.

KMB yang wakil Belanda dipimpin Mr. Van Maarseven, delegasi RI diketuai Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO diketuai Sultan Hamid II dan UNCI diwakili oleh Critchley berjalan alot atas masalah :

  1. Istilah pengakuan kedaulatan
  2. masalah KNIL dan TNI
  3. masalah keuangan
  4. Irian Barat

Keputusan KMB akhirnya:

  1. Belanda mengakui kedaulatan RIS pada bulan Desember 1949
  2. Status Irian Barat akan ditunda 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan.
  3. RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942.
  4. TNI menjadi inti Angkatan Perang RIS (APRIS)

Tanggal 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS di bangsal Siti Inggil Keraton Yogyakarta. Keesokan harinya Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai OM. Upacara pengakuan kedaulatan terhadap RIS dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di tempat yang berbeda yaitu :

  1. Amsterdam. Ratu Yuliana, PM Willem dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen menyerahkan kedaulatan kepada Drs. Moh. Hatta.
  2. Jakarta. Wakil tinggi Mohkota Belanda A.H.J. Lovink menyerahkan kepada Sri Sultan HB IX.
  3. Yogyakarta. Mr. Asaat menyerahkan kepada A Mononutu (Menteri Penerangan RIS).

Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut maka secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Barat).

Menolak Kalimantan Barat sebagai negara bagian Belanda

Sultan Hamid II mendukung pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), tetapi ia tetap menolak keinginan pemerintah Belanda untuk menjadikan Kalimantan Barat sebagai sebuah negara bagiannya.  Padahal, kalau Sultan Hamid II dengan kecakapan dan keluasan jaringan diplomasinya pada saat itu, jika memang menginginkan DIKB menjadi negara bagian Belanda, maka boleh jadi Kalimantan Barat sekarang bukan bagian dari Republik ini.

Cita-cita Sultan Hamid II bersama-sama ketua-ketua daerah swapraja dan neo-swapraja lainnya sederhana sekali, bahwa dengan egara federalis, mereka menginginkan kesepakatan seperti yang telah mereka buat yakni untuk membentuk pemerintahan Kalimantan Barat sebagai sebuah daerah istimewa, sebagaimana kedudukan Kesultanan Yogyakarta yang berstatus sebagai provinsi daerah istimewa yang masih wujud sampai saat ini.

Perancang UUD-RIS

Oleh kepala negara, Sultan Hamid II kemudian ditunjuk menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949 sampai dengan 1950. Dengan surat Keputusan Presiden RIS No. 1 tahun 1949 tanggal 18 Desember 1949, Sultan Hamid II beserta tokoh lainnya juga ditunjuk sebagai salah satu Dewan Formatur Kabinet RIS.

Bersama tim perumus lain, Sultan Hamid II terlibat aktif dalam merancang Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Perancang Garuda Pancasila

Dan dalam pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949, dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan Lambang Negara.

Kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara tersebut untuk menjadi koordinator tim perumusan lambang negara pada 1950. Dalam sidang kabinet pada 10 Januari 1950, dibentuklah sebuah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinasi Sultan Hamid II.

Panitia ini bertugas menyeleksi atau menilai usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan ke pemerintah. Di sini Muhammad Yamin menjadi ketua panitia, sementara anggotanya adalah Ki Hajar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan Purbatjaraka. Dalam proses sayembara pembuatan lambang negara, banyak rancangan yang diajukan, tak terkecuali Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin yang juga mengajukan rancangan lambang negara buatannya masing-masing.

Dua karya terbaik akhirnya dipilih dan diajukan ke Panitia Lencana Negara, yakni rancangan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akan tetapi, panitia menolak rancangan Muhammad Yamin. Alasannya, rancangan Yamin banyak mengandung unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang.

Pemerintah akhirnya menerima Elang Rajawali – Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II dan menetapkannya sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950.

Dalam perkembangannya, banyak masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap lambang RIS yang baru itu. Beberapa kali perbaikan pun dilakukan oleh Sultan Hamid II sehingga menghasilkan Garuda Pancasila seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam masa kerjanya yang singkat, dia berhasil menciptakan gambar burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia Serikat, yang hingga hari ini lambang tersebut digunakan oleh Indonesia dalam bentuk lain, yakni Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI).

Jasa dalam KMB

Jasa Sultan Hamid II yang dihilangkan begitu saja adalah peranan Sultan Hamid II dalam KMB tidaklah semata-mata memperjuangan BFO dan Federalisme, tapi…kesediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas jajahannya di Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, tidak terlepas daripada jasa Sultan Hamid II yang mampu berjaya membujuk Ratu Yuliana selaku Ratu Belanda. Ini bukti kelihaian diplomasi dan karena kedekatan Sultan Hamid II yang pernah menjadi Ajudan/Pengawal Ratu Yuliana Belanda.

Federalis

Dalam berpolitik dan memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa dan negara, Sultan Hamid II percaya bahwa Kepulauan Melayu (Indonesia saat ini) lebih tepat mempergunakan Sistem Federal dalam sistem ketatanegaraannya. Akan tetapi, ia memperoleh tentangan dari kaum Republiken (Unitaris) saat itu yang banyak berada di Pulau Jawa (terutama Yogyakarta) yang menginginkan dominasi sentralistik atau Sistem Kesatuan (Unitarisme).

Kekecewaan Sultan Hamid II

Dalam pemerintahan RIS di bawah Perdana Menteri Muhammad Hatta, Sultan Hamid II hanya dilantik menjadi Menteri Negara Porto Folio, suatu jabatan penghibur atau mungkin sekedar pelengkap penderita. Pengangkatannya sebagai Menteri Negara tanpa tugas khusus itu, tentu membuat Sultan Hamid II kecewa, karena tidak setimpal dengan peranan yang telah dilakukannya dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag

Ditangkap atas tuduhan pemberontakan Westerling

Namun, perjalanan perjuangan Sultan Hamid II berakhir tragis. Selang dua bulan kemudian, jabatan Sultan Hamid II sebagai menteri dicabut. Pada 5 April 1950, dia ditangkap saat berada di Hotel Des Indes di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata.

Sultan Hamid II dituduh sebagai pelaku utama atas perbuatan Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerbu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Divisi Siliwangi di Bandung pada 23 Januari 1950, dan berencana menyerbu Sidang Dewan Menteri RIS di Jakarta pada 24 Januari 1950.

Tiga tahun kemudian dia diadili dan mendapat vonis hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun.

Namun, kasus yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II, sebetulnya tidak terbukti menurut hukum. Tuduhan tersebut hanyalah sebuah rekayasa politik dan konspirasi hukum yang dibuat oleh kolega kabinet negara atas sentiment politik-nya kepada Sultan Hamid II.

Sebab, gerakan bawah tanah Kaum Republiken (Unitaris) untuk membubarkan Negara-negara Bagian (Negara Federal) semakin gencar. Dan mereka menganggap Sultan Hamid II sebagai pencetus Federalisme Indonesia dan Ketua BFO (Majelis Negara-negara Federal) adalah penghalang besar. Jelas, Sultan Hamid II menjadi korban politik atas arogansi negara, kala itu.

Ditangkap atas tuduhan makar

Ketika bebas pada 1958, Sultan Hamid II tak lagi berpolitik. Namun, empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Tuduhannya adalah melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi illegal bernama Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC).

Dikabarkan, persiapannya dilakukan bersama sejumlah tokoh saat mereka berada di Gianyar, Bali, untuk menghadiri upacara ngaben (pembakaran jenazah) ayah dari Ide Anak Agung Gde Agung.

Dalam upacara tersebut hadir sejumlah tokoh oposisi pemerintah dari negara yang sudah dipegang oleh kaum unitaris, terutama dari dua partai yang sudah dibubarkan, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), seperti Mohamad Roem (Masyumi), Sutan Sjahrir (PSI), dan Subadio Sastrosatomo (PSI).

Mohammad Hatta hadir, begitu juga Sultan Hamid II yang notabene kawan lama Ide Anak Agung Gde Agung. Selama empat tahun Sultan Hamid II ditahan tanpa proses pengadilan. Dia baru dibebaskan pada 1966 setelah era Soekarno berakhir.

Tuduhan makar terhadap Sultan Hamid II, menurut Ide Anak Agung Gde Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno, dan bukan berangkat dari fakta. Bahkan Anak Agung menegaskan bahwa semua tuduhan itu omong kosong. Sebab, sejak keluar dari tahanan pada 1958, Sultan Hamid II tak terlibat dalam kegiatan politik sama sekali.

Akhir Hayat

Selepas dari penjara tanpa proses peradilan tersebut, Sultan Hamid II beraktivitas di dunia bisnis sampai akhir hayatnya. Sejak 1967 hingga 1978, dia menjadi Presiden Komisaris di PT. Indonesia Air Transport.

Pada 30 Maret 1978, pukul 18.15 WIB, Sultan Hamid II pun wafat di Jakarta. Sultan Pontianak ke-7 itu meninggal dunia ketika sedang melakukan sujud pada shalat maghrib-nya yang terakhir.

Sultan Hamid II dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Qadriyah Pontianak, di Batu Layang, dengan Upacara Kebesaran Kesultanan Pontianak.

Penulis
Kategori Demokrasi, Sejarah

←LamaBaru →