KategoriKonstitusi

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Perjuangan Koalisi Merah Putih merealisasikan usulan ulama sepuh NU dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat, 2012 melalui pengesahan RUU Pilkada mendapat ganjalan dari sang pengusul RUU tersebut, yakni Pemerintah dan presidennya SBY. Ucapan ulama sepuh NU yang dengan jernih menilai mudharat Pilkada langsung sudah jelas, sementara manfaatnya belum tentu tercapai, sebagaimana yang dikatakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan pernyataan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Ibnu Sina Chandranegara bahwa pilkada langsung khususnya di tingkat provinsi dan gubernur tidak membawa banyak manfaat ternyata oleh hasil survey LSI Denny JA yang menyatakan 70% masyarakat dukung pilkada langsung. Sindiran bahwa SBY adalah “RAJA PENCITRAAN” seakan-akan terbukti, SBY rela dicatat sejarah sebagai “jenderal yang tidak konsisten” dengan mengeluarkan Perpu yang berlawanan dengan RUU yang diusulkan Mendagrinya Gamawan Fauzi.

Selengkapnya...

Penulis
Kategori Demokrasi, Konstitusi

Artikel-artikel sebelumnya:

←LamaBaru →