Ghobro » kritik

Aplikasi Perda berantakan

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Masyarakat desa bergembira dengan pengesahan RUU Desa. Tetapi apakah RUU tersebut aplikasinya akan membahagiakan atau tidak? Waktu yang akan menentukan.

Di Indragiri Hulu, sejumlah Perda yang mendukung hak desa hanya baru sebatas arsip JDIH saja. Perda No 9 Tahun 2008 misalnya hingga saat ini belum nampak arah aplikasinya.

Pasal 7 ayat 2 Perda tersebut menjanjikan besar penghasilan tetap perangkat desa minimal sama dengan UMR/Upah Minimum Regional. Dengan UMR berkisar RP. 1,5 juta saat ini, perangkat desa masih jauh dari UMR . Kadus saja hanya menerima Rp. 350 ribu per bulan atau 23% dari UMR.

Pasal 12 ayat 1 menjamin adanya Dana Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah minimal 10%. Tetapi sampai tahun ke-6 Perda tersebut disahkan, belum terdengar adanya pengalokasian dana tersebut.

Besar ADD yang minimal 10% dari sisa Bagian Dana Perimbangan – Belanja Pegawai masih belum terealisir. ADD Inhu 2014 masih sekitar 22 milyar, masih jauh dari 10%.

Penulis
Kategori Peraturan

←LamaBaru →