Ghobro » kritik

Dilema Pilkada bagi PNS dan Perangkat Desa

Dimuat
Komentar Tak-satupun

SBY menerbitkan PerPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menurutnya merupakan jalan tengah bagi yang menolak Pilkada Langsung dan yang menolak Pilkada melalui DPRD. Meskipun pendukung pilkada lewat DPRD tidak banyak bersuara di media, tetapi faktanya PILKADA LANGSUNG memang memiliki banyak lubang-lubang yang mendesak untuk ditutupi. Dan lubang-lubang tersebut sudah demikian menganga sehingga upaya menambalnya membutuhkan kerja yang sangat ekstra.

Di antara lubang-lubang tersebut, dimungkinkannya pemanfaatan PNS dan Perangkat Desa oleh Petahana (incumbent).

PNS dan Perangkat Desa terlibat sebagai penyelenggara

  1. Secara wajib, PNS di kecamatan menjadi sekretaris PPK. Penentuan Sekretaris PPK sepenuhnya adalah KEWENANGAN BUPATI.  
  2. PPS diusulkan bersama oleh Lurah/Kepala Desa dan BPD/Dewan Kelurahan.

Dalam ketentuan mengenai pengisian PPK tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi PPK dan dalam praktek Pemilu selama ini PNS merupakan yang dominan di PPK.

Petahana dapat mengintervensi PNS dan Pemerintahan Desa

Kepala Daerah dapat mengancam dan merayu Pemerintahan Desa melalui POLITIK ANGGARAN, demikian pula Kepala Daerah dapat mengancam dan merayu PNS melalui POLITIK JABATAN.

Tiga opsi sikap PNS dan Pemerintahan Desa dalam Pilkada Langsung

Ada tiga opsi sikap yang harus dipilih PNS dan Pemerintahan Desa dalam Pilkada, yakni:

  1. Bersikap netral
  2. Berpihak pada idealisme
  3. Berpihak pada statistik

Resiko PNS dan Pemerintahan Desa dalam Pilkada Langsung

Sikap netral seharusnya dapat mengamankan PNS dan Pemerintahan Desa karena siapa pun Kepala Daerah yang terpilih bukan lawan politiknya. Tetapi dalam prakteknya, jabatan dan anggaran yang terbatas adalah hak yang berjasa. Dan karena keterbatasan, maka ada yang harus dikorbankan dalam alokasi anggaran dan jabatan, dan itu dapat menjadi resiko bagi yang netral  karena tidak mengeluarkan jasa berarti tidak mendukung dan pada akhirnya juga dapat dianggap lawan. Selain itu yang netral juga dianggap yang tidak memiliki pembela.

Resiko netralitas mengharuskan PNS dan Pemerintahan Desa berpihak. Apalagi kalau di antara calon ada yang memiliki potensi idealisme yang patut didukung. Tetapi, dalam banyak pilkada, calon yang idealis seringkali menjadi korban. Takut terbebani pembiayaan menyebabkan masyarakat pragmatis mendukung yang bayar. Oleh karenanya berpihak pada calon yang ideal bisa jadi menyebabkan menjadi pendukung kandidat pecundang.

Opsi sikap yang paling moncer tentu saja adalah berpihak kepada kandidat yang berpeluang menang. Tetapi ini pun bukannya gampang, karena akan banyak orang-orang yang berebutan mengambil citra sebagai PENDUKUNG PALING BERJASA. Lagi pula, statistik pilkada sering kali meleset. Yang tidak populer hingga masa tenang, bisa saja tiba-tiba secara mengejutkan membalikkan dukungan.

Money politic dalam banyak pemilu, terutama di daerah adalah KECURANGAN MASIF TANPA JEJAK (KMTJ). Banyak cara dan daya yang dilakukan oleh jaringan pemenangan. Dalam sebuah operasi yang senyap, tidak terlihat ada gerakan dan amunisi. Hanya saja, tiba-tiba kandidat yang bahkan namanya pun sulit dikenang mendapatkan suara signifikan, dan 2 atau 3 hari sesudah pemungutan uang lembaran merah bergambar SOEKARNO – HATTA  bertebaran.

Oleh karenanya, dalam keberpihakan, PNS dan Pemerintah Desa harus selalu memasang antena sehingga tidak tercampak sebagai pendukung kandidat yang pecundang. Jika tidak ingin menjadi korban politik, politik pilkada langsung.

Penulis
Kategori Demokrasi, Otonomi

←LamaBaru →