Ghobro » kritik

Kelemahan Partai Politik Indonesia

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Dalam setiap peristiwa politik di Indonesia, baik dalam Pemilihan Umum maupun dalam proses legislasi, senantiasa ada upaya membenturkan antara partai politik (parpol) dengan non-politik/independen. Pembenturan tersebut terjadi karena lemahnya citra partai politik. Padahal, kalangan independen belum tentu lebih baik.

Hakikat Partai Politik

Partai Politik pada hakikatnya adalah organisasi yang menjadi berkumpul orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan dalam satu isu krusial yang dianggap paling penting dalam bernegara. Organisasi seperti tersebut mustinya hanya didirikan dan menarik orang-orang yang memiliki komitmen tinggi.

Partai Politik Indonesia Masa Lalu

Di antara partai politik yang masih ada saat ini, baik yang terfusi dalam parpol tertentu mau pun yang telah berubah menjadi ormas sebenarnya memiliki akar masa lalu yang ideologis.

  1. Yang dianggap partai tertua adalah Partai Syarikat Islam yang didirikan untuk mengangkat martabat pribumi yang saat itu menjadi warga kelas III.
  2. Partai Indonesia Raya (Parindra) dibentuk oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah untuk memperjuangkan diberikannya kesempatan mempergunakan hak politik yang lebih besar bagi pribumi di Indonesia dan dijalankannya pemerintahan yang lebih manusiawi dan demokratis.
  3. Partai Nasional Indonesia dibentuk untuk memperjuangkan harkat martabat bangsa Indonesia yang saat itu dianggap bodoh dan terbelakang agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
  4. Partai Sosialis Indonesia dibentuk untuk memperjuangkan agar kelas pekerja yang umumnya bangsa Indonesia lebih berperan daripada kelas borjuis yang umumnya orang Eropa dan hanya sebagian kecil pribumi.
  5. Muhammadiyah dibentuk agar umat Islam mengalami kemajuan dengan membebaskan sistem-sistem tradisional yang mengungkungi.
  6. Nahdatul Ulama dibentuk untuk mempertahankan eksistensi nilai-nilai kultural Islam yang telah mengakar dan membudaya.
  7. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah dibentuk untuk mempertahankan eksistensi mazhab Syafi’i di Indonesia.
  8. Partai IPKI dibentuk untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila.

Pelemahan Partai Politik

Perdebatan di Konstituante mengenai dasar negara yakni Islam yang didukung 230 suara(Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PSII, Perti dan empat fraksi kecil dengan total 42% suara), Pancasila yang didukung 274 suara (PNI, PKI, Republik Proklamasi, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI dan 14 fraksi kecil), Sosialisme Ekonomi yang didukung 10 suara (Partai Buruh, Murba dan Acoma). Friksi juga terjadi antara Jawa (didominasi Partai Nasional Indonesia/PNI, Nahdlatul Ulama/NU dan Partai Komunis Indonesia/PKI) berhadapan dengan kelompok luar Jawa khususnya Sumatera (didominasi Masyumi).

Perbedaan pandangan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh Nasution (TNI), Djuanda (Perdana Menteri) untuk mengusulkan kembali ke UUD ‘45 yang didukung oleh faksi pro-Soekarno (PNI dan PKI). Orde Baru yang mendapatkan keuntungan banyak dari UUD ‘45 yang fleksibel dan dapat ditafsirkan berdasarkan kemauan mereka mensosialisasikan buruknya partai politik yang berorientasi ideologi dan membesarkan baiknya Golongan Karya yang berorientasi program.

Partai Politik Era Reformasi adalah perusahaan politik yang membuka waralaba di tingkat propinsi dan kabupaten/kota

Meskipun reformasi membuka peluang lahirnya partai-partai politik berbasis ideologi, dalam kenyataannya hampir semua partai bersifat pragmatis. Tidak terlihat perbedaan yang signifikan antar partai sehingga partai tidak lebih hanya sarana untuk menduduki jabatan politis. Partai politik tidak lebih hanya kendaraan yang ditumpangi untuk menuju jabatan yang kemudian dibayar dengan korupsi.

Partai politik kemudian tidak ubahnya sebuah perusahaan yang kadang-kadang kepemilikannya terlihat seperti pribadi. Pendiri pusat adalah pemegang saham yang mendanai operasional secara nasional, sementara pengurus wilayah dan cabang adalah pemilik wara laba yang mendanai di wilayah dan cabangnya.

Penulis
Kategori Demokrasi, Otonomi

←LamaBaru →