Ghobro » kritik

Konstitusi dan hati nurani

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Sistem distrik dalam pemilu sudah sangat mendesak untuk diterapkan dari pertimbangan ekonomi dan kualitas demokrasi. Penerapan sistem distrik akan mampu menghemat biaya cetak suara yang untuk pemilu 2014 saja mencapai Rp. 1 trilyun, suatu angka yang sangat berarti dalam pengembangan sarana prasarana dan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan sistem distrik, calon terpilih lebih kompetitif dan lebih dekat secara emosional dengan masyarakat, sehingga duduknya anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas seperti saat ini tidak akan terjadi lagi.

Salah satu yang diperdebatkan oleh para politisi dan akademisi politik adalah sistem multipartai yang rumit. Dengan sistem distrik, tingginya kompetisi menyebabkan penurunan minat spekulator untuk menjadi caleg, akibatnya parpol yang tidak bermutu akan kesulitan mengembangkan jaringan partainya, akibatnya akan terjadi penurunan jumlah parpol secara alamiah.

Tetapi meski mengakui keunggulan sistem distrik, masih banyak politisi, akademisi politik dan parpol yang menentangnya. PDIP misalnya. Salah satu dedengkot PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa sistem distrik tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Meski memperhitungkan bahwa sistem distrik menguntungkan negara dari segi anggaran, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyatakan bahwa penerapan sistem distrik bertentangan dengan konstitusi.

Maka, berdasarkan komentar politisi PDIP tersebut dapat kita lihat bahwa konstitusi masih bertentangan dengan hati nurani.

Penulis
Kategori Demokrasi, Konstitusi

←LamaBaru →