Ghobro » kritik

Pro Kontra Pilkada Tidak Langsung

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Enam Parpol Koalisi Merah Putih : Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan opsi Pilkada oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Panja DPR RI. Sejumlah politisi partai koalisi merah putih, langsung menyatakan sikap, seperti Martin Hutabarat, politisi Gerindra, yang menyatakan bahwa hanya pemilihan presiden yang disyarakan UUD untuk dipilih langsung. Demikian pula, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy  yang menyatakan Pilkada tidak langsung selaras dengan alim ulama, yang pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Cirebon tahun 2012 merekomendasikan evaluasi pilkada langsung yang dinilai banyak mudaratnya.

Koalisi Merah Putih Diuntungkan

Yang menarik adalah perubahan sikap partai-partai koalisi merah putih : Gerindra, PAN, Golkar dan PKS. Demikian pula Nasdem. Perubahan tersebut tidak terlepas dari keuntungan yang bakal diterima Koalisi Merah Putih. Menurut PAKAR komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Firdaus Muhammad , tarik ulur pembahasan RUU Pilkada di DPR merupakan efek pemilu presiden yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Koalisi Merah Putih (KMP) selaku pendukung Prabowo-Hatta berusaha "membalas" dengan menguasai pemerintahan di daerah. Caranya, menerapkan sistem pilkada tidak langsung dengan mengubah UU.

"Karena KMP kuat di DPR, mereka menginginkan pilkada dilakukan oleh DPRD untuk menguasai daerah," katanya dalam diskusi bertajuk RUU Pemilukada Ditunda? di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).

KMP memang didukung parpol yang rata-rata perolehan suaranya cukup besar di berbagai daerah. Koalisi itu terdiri atas Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Partai Demokrat memang selalu menyatakan independen dan menjadi penyeimbang. Namun, secara lembaga, sikap mereka terkesan mendukung KMP.

Dengan koalisi semacam itu, sangat mudah bagi KMP untuk memenangi pilkada jika pemilihan dilakukan DPRD. Syaratnya, tentu saja koalisi itu solid dan tidak ada anggota DPR yang membelot saat pemilihan.

Kalangan yang pro

  1. Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan pilkada langsung menghabiskan banyak waktu, uang dan energi yang terbuang.
  2. Ketua PP GP Ansor mengatakan pilkada langsung tidak efektif
  3. Ketua DPD Demokrat Bengkulu mengatakan Pilkada Langsung hanya menguntungkan pengamat, surveyor dan media
  4. Ketua DPW Nasdem Bengkulu mengatakan Pilkada Tidak Langsung lebih murah dan efektif

Kalangan yang kontra

  1. Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyebutkan pilkada tidak langsung menjadikan bangsa Indonesia seperti bangsa udang
  2. Politikus pecatan Golkar, Poempida Hidayatullah, menyebutkan pilkada tidak langsung menyebabkan biaya politik lebih besar
  3. Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, mengatakan pilkada tidak langsung membunuh demokrasi

Kata Surya Paloh, pilkada langsung menghabiskan banyak waktu, uang dan energi

Saat Ketua MK, Akil Mukhtar ditangkap, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem mendesak penghapusan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada”, katanya Selasa, 8 Oktober 2013.

Menurut Paloh, kepala-kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung tidak serta-merta membuktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. "Data Kemendagri menyebutkan, hingga Juli 2013 sebanyak 298 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, maupun wali kota tersangkut kasus korupsi," ujar Paloh dalam pesan tertulisnya.

Dia menambahkan, "Belum lagi ekses pilkada langsung yang acapkali menimbulkan konflik horisontal, hingga puluhan orang tercatat meninggal dunia, dan ratusan lainnya luka-luka."

Kata Khotibul Umam Wiranu, pilkada langsung tidak efektif

“Kami sangat mendukung upaya PBNU menghapus pemilu gubernur dan Bupati atau Wali Kota Langsung,” ujar Ketua PP GP Ansor Khotibul Umam Wiranu di sela rapat konsolidasi Pengurus Wilayah GP Ansor untuk eks Karesidanan Pekalongan di Pantai Widuri Pemalang, Selasa (12/5/2010).

Menurutnya, Pemilu Kepala Daerah Langsung sangat tidak efektif terutama dalam penganggaran. Dalam Pemilu langsung tersebut, uang Negara yang digelontorkan untuk perhelatan tersebut mencapai 6 sampai 7 miliar per Kabupaten/Kota. Padahal jumlah Kabupaten dan Kota se Indonesia mencapai 497. Sedangkan jumlah provinsi ada 33. Sungguh jumlah “Ini berarti mengurangi dana jatah rakyat untuk kesejahteraan,” tuturnya.

Kata Edison Simbolon, Pilkada langsung hanya menguntungkan pengamat, surveyor dan media

Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bengkulu, Edison Simbolon mengatakan pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, misalnya pembakaran kantor KPU di Kabupaten Kaur. Kualitasnya pun tidak bagus-bagus amat. Biaya operasional politik yang ditanggung kandidat tinggi, rentan penyimpangan dan korupsi. Pilkada langsung itu ‘kan menguntungkan pengamat, survey dan media saja cari iklan ‘kan”, katanya berseloroh.

Kata Dedi Ermansyah, Pilkada Tidak Langsung lebih murah dan efektif

Ketua DPW Nasdem Provinsi Bengkulu, Dedi Ermansyah mengatakan pilkada tidak langsung itu lebih murah dan efektif. Kewenangan DPRD bisa dikontrol oleh masyarakat.

Kata Margarito Kamis, pilkada tidak langsung menjadikan bangsa Indonesia bangsa Udang

Pengamat hukum tata negara yang menjadi saksi ahli Koalisi Merah Putih dalam sidang gugatan Prabowo – Hatta atas KPU dalam Sidang MK yang lalu, Margarito Kamis mengatakan pengembalian hak anggota DPRD untuk memilih Kepala Daerah menjadikan bangsa Indonesia seperti bangsa udang, terlalu asyik dengan dunia sendiri, maju terus, tetapi kalau ada ancaman, mundur lagi dan mengumpat di balik batu.

Kata Poempida Hidayatullah, biaya politik di DPRD lebih besar

Menantu eks aktivitis ‘66, Fahmi Idris, Poempida Hidayatullah, mengatakan bahwa politik uang di DPRD lebih mahal. Karena bargaining politik di DPRD lebih besar, DPRD dapat memainkan harga suara. Kriteria calon kepala daerah tidak transparan kepada masyarakat sehingga bisa jadi muncul kepala daerah yang tidak diinginkan masyarakat terpilih oleh DPRD, bagaimana pertanggungjawabannya?

Kata Ari Junaedi, pilkada tidak langsung membunuh demokrasi

Pengajar program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip), Ari Junaedi, menilai Pilkada tidak langsung membunuh demokrasi. Calon yang menang adalah yang memiliki sokongan dana besar, yang terpilih berdasarkan selera partai. Tidak akan mungkin lahir pemimpin alternatif seperti Ridwan Kamil di Bandung, Arya Bima di Bogor, Tri Rismaharini di Surabaya dan Abdullah Aswar Anas di Banyuwangi.

Penulis
Kategori Demokrasi, Hukum

←LamaBaru →