Ghobro » kritik

Program Benteng Indonesia dan New Economic Policy Malaysia

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Tokoh yang bernilai besar dalam pembangunan Malaysia adalah Mahathir Mohammad. Mahathir Mohammad adalah tokoh yang dipecat dari UMNO di masa Tunku Abdul Rahman tahun 1969 dan ditarik kembali oleh Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak adalah perdana menteri Malaysia yang memberlakukan New Economic Policy (NEP) pada tahun 1971. Kebijakan yang memihak kepada pengusaha Melayu. Mahathir adalah pendukung utamanya, karenanya ia dipercaya menjadi menteri pada tahun 1972, dan selanjutnya Perdana Menteri. Kebijakan afirmasi tersebut pernah diterapkan di Indonesia pada masa Sumitro Djojohadikusumo (1950-1957) yang dikenal dengan nama Program Benteng, yang dianggap gagal karena terjadi praktik Ali-Baba. Dalam bukunya The Malay Dilemma(1970), Mahathir menyebut istilah Ali Baba dan Gotong Royong. Bagaimana perbandingan Program Benteng Indonesia dan New Economyc Policy Malaysia?

Penerapan New Economic Policy Malaysia

Ketika pemerintahan parlementer dipulihkan pada tahun 1971, konstitusi Malaysia diubah berkaitan dengan ketentuan mengenai bahasa, kewarganegaraan, kedudukan kaum Melayu dan status Sultan. Di bidang ekonomi, terjadi pergeseran dari kebijakan murni berdasarkan perencanaan dan pertimbangan murni ekonomi menuju kebijakan tindakan afirmatif berdasarkan etnis. Perubahan kebijakan ini diresmikan dalam Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang diperkenalkan dalam Rencana Malaysia Kedua (1975).

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mempertahankan persatuan nasional melalui pengejaran dua tujuan:

  1. pemberantasan kemiskinan di antara seluruh penduduk
  2. restrukturisasi masyarakat dengan maksud untuk menghilangkan identifikasi ras dengan fungsi ekonomi.

Untuk pemberantasan kemiskinan, strategi pembangunan dirumuskan dengan penekanan pada industri berorientasi ekspor dan program pembangunan pedesaan dan perkotaan yang ambisius. Untuk tujuan restrukturisasi masyarakat, sasaran jangka panjang adalah membangun kepemilikan Melayu atas modal saham dalam perusahaan-perusahaan terbatas, dan proporsi pekerja Melayu yang digunakan di bidang manufaktur dan dipasang di posisi manajerial. NEP ditujukan untuk meningkatkan pangsa Melayu pada aset-aset perusahaan dari 2% pada tahun 1970 menjadi 30% pada tahun 1990 dan memiliki pola kerja di sektor perkotaan yang mencerminkan komposisi rasial negara.

Dua cara mempromosikan partisipasi Melayu di bisnis :

  1. melalui perluasan sektor publik yang Melayu memegang sebagian besar posisi kunci.
  2. menyediakan Melayu akses istimewa untuk berbagi kepemilikan dan peluang bisnis di sektor swasta.

Akta Koordinasi Industri (ICA) disahkan pada tahun 1975 untuk memperkuat langkah-langkah penerapan norma-norma NEP pada partisipasi Bumiputera di tingkat perusahaan. Di bawah ICA, perusahaan besar dan menengah tunduk pada lisensi dengan tujuan meningkatkan posisi relatif Melayu di sektor ekonomi modern.

Heavy Industries Corporation of Malaysia(HICOM), holding company sector publik, dibentuk pada tahun 1980 untuk masuk ke dalam kemitraan dengan perusahaan asing dalam mendirikan industri di berbagai bidang seperti petrokimia, besi dan baja, semen, kertas dan produk kertas, mesin dan peralatan, rekayasa umum, peralatan transportasi dan bahan bangunan. Industri-industri ini diharapkan untuk memperkuat pondasi sektor manufaktur. Proyek-proyek ini didukung dengan kredit bersubsidi, ketentuan pengadaan pemerintah dan proteksi tarif berat tanpa menundukkan mereka dengan norma-norma kinerja berbasis pasar.

Program NEP berakhir dengan keluarnya Program Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP) yang diresmikan melalui Akta Promosi Investasi pada tahun 1986 yang mengenalkan insentif yang lebih murah dan segar untuk sektor swasta dan kelonggaran beberapa persyaratan etnis.NDP meringankan struktur sisa NEP dengan maksud menempatkan penciptaan kekayaan sebelum mendistribusikannya. Dorongan kebijakan NDP adalah memperbaiki ketidakseimbangan rasial dengan cara yang lebih terbuka melalui berbagai inisiatif yang diarahkan untuk kewirausahaan, keahlian manajerial dan pengembangan keterampilan dalam komunitas Melayu. Reformasi juga melibatkan proses bertahap privatisasi dan restrukturisasi BUMN. Pada awal 1990-an, kepemilikan negara di bidang manufaktur terbatas pada beberapa usaha politik yang sensitif di bidang manufaktur mobil, petrokimia, besi dan baja dan industri semen.

Hasil NEP

  1. Ekuitas Bumiputera: 1970 (2,4%), 1990 (19,3%), 2004 (18,7%), 2011 (23,5%)
  2. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan : 1970 (52%), 1990 (17,1%), 2004 (5%)
  3. Kemiskinan pedesaan : 1970 (59%), 1990 (21,8 ), 2004 (11)
  4. Pendapatan rumah tangga : 1970 (RM660), 1990 (RM 1,254), 2004 (RM 2,996)

Gerakan Benteng Sumitro

Situasi perekonomian Indonesia sampai dengan Juni 1950, diliputi melambung cepatnya tingkat inflasi, nilai uang yang merosot tajam, neraca pembayaran yang tidak seimbang, meningginya angka pengangguran baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk memperbaiki ekonomi, Prof.Dr.Sumitro Djojohadikusumo menggunakan prinsip : yang dahulu harus didahulukan yaitu dengan mengatasi masalah ekonomi yang tidak kunjung membaik.Usaha-usaha perbaikan ekonomi berarti harus dilakukan secepat mungkin melalui suatu program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek berlangsung selama dua tahun dan dengan mudah dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Beliau berpendapat, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi baru dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Konsep memperbaik perekonomian mulai dimunculkan di permukaan enam bulan setelah Sumitro duduk dalam kabinet. Rencana ekonomi jangka pendek ini merupakan program darurat, yang disebut Sumitro Rencana Urgensi Perekonomian atau lazim disebut Rencana Urgensi Perindustrian 1951-1952. Dasar Pokok RUP bukanlah memberikan proteksi bagi industri di Indonesia, melainkan menghapuskan proteksi yang selama ini berada dalam lingkungan perusahaan Belanda. Dalam menjalankan ekonomi berencana, pemerintah menyediakan anggaran modal investasi tiap-tiap tahun untuk pengusaha-pengusaha pribumi dalam bidang usaha-usaha tertentu menurut rencana dalam urutan yang logis ekonomis. Memberi fasilitas kredit murah kepada pengusaha-pengusaha pribumi sehingga bisa merugikan pengusaha non pribumi. Adalah tidak bijaksana membiarkan pengusaha pribumi bersaing bebas dengan pengusaha non-pribumi oleh karena sifat mereka yang berlainan dalam bidang perekonomian. Pengusaha pribumi mayoritas memiliki tingkat keahlian yang lebih rendah dari pengusaha asing dikarenakan latar belakang yang berbeda. Namun ada juga beberapa pengusaha pribumi yang keahliannya lebih maju.  Bibit-bibit pengusaha pribumi tersebut yang punya harapan bakal tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang dapat menyusul atau mengimbangi pengusaha-pengusaha non-pribumi hanyalah pengusaha pribumi yang menjalankan usaha yang sungguh-sungguh. Pada umumnya mereka tidak dapat berkembang karena kekurangan modal. Kalau pemerintah ingin melihat lebih banyak pribumi menjadi pengusaha menengah menuju pengusaha besar, maka mereka harus mendapat kredit investasi yang murah misalnya dengan bunga 4 sampai 5% setahun selama jangka waktu misalnya paling sedikit 10 tahun.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng tersebut dimulai pada kalimat Natsir, dilanjutkan Kabinet Soekiman dan kabinet Wilopo.

Bung Hatta, 1934 menulis Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Dalam tulisannya, Bung Hatta memperlihatkan betapa buruknya keadaan ekonomi rakyat akibat malaise. Rumah pegadaian sepi karena rakyat tidak memiliki lagi barang yang bisa digadaikan. Oleh karenanya, untuk memberantas malaise perlu menciptakan produktivitas baru dan meningkatkan produktivitas yang ada. Bung Hatta mengemukakan, keadaan sosial ekonomi pada zaman kolonial Belanda menunjukkan bahwa golongan rakyat pribumi yang mayoritas menempati stratum terbawah dalam struktur ekonomi sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga yang baru terbebas dari belenggu penjajahan. Nasionalisme ekonomi di dunia ketiga merupakan refleksi dari reaksi penolakan masyarakat terhadap dominasi asing yang disebabkan sejarah panjang kekecewaan, penderitaan, kecemburuan dan ketidakpuasan. Karenanya, dalam dimensi ekonomi, nasionalisme ekonomi dikonotasikan dengan upaya mengisolasi perekonomian dari pengaruh-pengaruh asing.

Implementasi nasionalisasi dalam gerakan benteng berbentuk:

  1. Intensitas intervensi negara atas lembaga ekonomi dan perundang-undangan yang diterapkan sejak 1950.
  2. Mendorong importir nasional agar dapat bersaing dengan importing asing termasuk Cina.

Program Benteng berakhir karena negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikannya.

Perbandingan

Program Benteng dan NEP Malaysia memiliki kesamaan yakni mengangkat ekonomi pribumi yang terseok-seok sebagai akibat penjajahan. NEP Malaysia lebih beruntung karena dapat dijalankan berkesinambungan meskipun memilih cacat, yakni bumiputera yang terangkat hanya segelintir saja. Tetapi, Program Benteng berakhir total karena kekurangan anggaran.

Penulis
Kategori Kebijakan, Ekonomi

←LamaBaru →