Ghobro » kritik

Sistem Pilkada di Amerika tidak wajib Pilkada Langsung

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Amerika Serikat adalah negara yang menjadi acuan dalam demokrasi di dunia, termasuk oleh praktisi dan akademisi Indonesia. Hal ini wajar , mengingat Amerika Serikat merupakan negara adi daya dan negara yang paling berpengalaman dalam berdemokrasi. Berkaitan dengan pilkada langsung yang menjadi pro kontra, bagaimana sistem pilkada di Amerika?

Amerika Serikat adalah negara federasi

Setingkat propinsi di Indonesia adalah negara bagian, yang pada prinsipnya adalah negara merdeka. Negara bagian memiliki UUD tersendiri, dan kepala negara. Oleh karenanya, gubernur di Amerika Serikat yang merupakan negara federasi setara dengan presiden di Indonesia. Gubernur yang dapat dipersandingkan hanyalah gubernur khusus, yakni Gubernur Daerah Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonomi Khusus Papua Barat, Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahkan ada 4 negara bagian di Amerika Serikat yang merupakan persemakmuran, yang artinya terdiri lagi dari negara-negara bagian yang dianggap berdaulat oleh konstitusi negara bagian tersebut. Keempat persemakmuran tersebut adalah Kentucky, Masschusets, Pennsylvania dan Virginia.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak langsung

Sebagai negara yang berpengalaman, Amerika Serikat mungkin mengetahui bahwa sistem pemilihan langsung oleh rakyat memiliki banyak kelemahan. Oleh karenanya, bahkan untuk pemilihan presiden pun dilakukan dengan tidak langsung. Rakyat Amerika Serikat hanya memilih elektor, yang jumlahnya berdasarkan perbandingan jumlah penduduk. Elektor inilah yang kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jika tidak ada calon presiden yang mendapatkan 270 suara elektor (dari 538 elektor sejak pemilu 1964), maka presiden dipilih oleh DPR dan Wakil Presiden dipilih oleh Senat/DPD.

Pemerintah Daerah di Amerika Serikat adalah county, parish dan borough

Penduduk Amerika Serikat tunduk pada tiga sistem pemerintahan, yakni :

  1. Pemerintahan Federal
  2. Pemerintahan Negara Bagian
  3. Pemerintahan Daerah

Di negara bagian Lousiana, pemerintahan daerah adalah parish, di Alaska dijalankan oleh borough. Sementara di 48 negara bagian lain dijalankan oleh county. Masing-masing county memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan konstitusi negara bagiannya masing-masing (sebab Amerika Serikat adalah negara federal).

Sistem Pemilihan Walikota di Amerika Serikat

Kota di Amerika Serikat sangat beragam. Kota New York misalnya merupakan gabungan dari 5 county, yakni :

  1. New York County (Manhattan Borough)
  2. Bronx County (The Bronk Borough)
  3. Kings County (Brooklyn Borough)
  4. Queens County (Queens Borough)
  5. Richmond County (Staten Island Borough)

Sementara ibukota negara bagian New York, Albany  adalah sebuah kota yang terletak di Albany County yang sekaligus juga menjadi seat dari County tersebut.

Sistem Pemilihan Walikota di Amerika sangat tergantung pada jenis pemerintahnya, yakni :

  1. Pilkada Langsung dijalankan pada pemerintahan daerah yang menggunakan bentuk pemerintahan Mayor-council government form. Ada dua jenis mayor-council government, yakni weak major-council yang umumnya berjalan pada kota-kota kecil dan strong major-council yang berjalan pada kota-kota besar. Walikota yang dipilih langsung pada weak major-council tidak memiliki hak mengangkat dan memberhentikan pejabat, dan tidak memiliki hak veto atas suara dewan. Bentuk ini dijalankan pada kota dengan jumlah pegawai kecil. Pada strong major council , walikota memiliki otoritas yang kuat sebagai eksekutif, menunjuk dan memberhentikan pejabat tanpa persetujuan dewan atau pun warga, mempersiapkan dan menjalankan anggaran (biasanya harus dengan persetujuan dewan). Untuk mempermudah tugasnya, walikota biasanya mengangkat kepala pegawai administrasi /manajer kota yang mengawasi kepala departemen, menyiapkan anggaran dan mengkoordinasikan departemen.
  2. Pemilihan dewan dijalankan pada pemerintahan daerah yang menggunakan bentuk pemerintahan council–manager government form. Dewan kota yang dapat disebut dewan (council), komisi (commission), freeholders, alderman menunjuk seorang manajer profesional yang menjalankan kebijakan dewan. Walikota hanyalah jabatan seremonial bagi salah satu anggota dewan yang terpilih. Walikota tersebut tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Penulis
Kategori Demokrasi, Organisasi

←LamaBaru →