politik

Golkar mengusulkan reshufle, PKS menolak

Pada sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kuntoro Mangkusubroto melaporkan hasil evaluasi kinerja paruh tahun per 30 Juni. Dalam laporan tersebut 369 subrencana aksi kementerian dan lembaga negara, hingga akhir Juni 2010, tercatat 58 subrencana dinilai sangat memuaskan, 235 subrencana memuaskan, dan 15 subrencana kurang memuaskan dan sebanyak 49 subrencana mengecewakan. Berdasarkan laporan tersebut, Golkar mewacanakan isu reshufle Kabinet yang ditanggapi dengan nada ketakutan.

Kementerian Kominfo mendapat rapor merah

Pada awal pemerintahan SBY ditetapkan 14 prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program. Dari 70 program dirinci menjadi 155 rencana aksi dan 369 subrencana aksi yang dilaksanakan oleh 45 instansi kementerian dan lembaga.

49 subrencana dilaporkan Kuntoro (UKP4) sangat mengecewakan tersebar di Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. 20 subrencana disebabkan keterlambatan operasional, 14 subrencana karena ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan target yang ditetapkan serta 12 subrencana disebabkan oleh kendala sumbatan dari pihak lain.

Salah satu kementerian yang mendapatkan rapor merah tersebut adalah Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) yang dipimpin Tifatul Sembiring dari PKS. Program yang telat dilaksanakan adalah pembangunan pilot project e-pendidikan di Yogyakarta, di mana pelaksanaannya belum selesai semua pada Juni 2010. Tifatul menjelaskan keterlambatan pelaksanaan program itu karena program itu merupakan bantuan loan dari Jepang. "Jadi mau diaplikasian harus begini, harus begitu", kilahnya.

Golkar usulkan reshufle

Berdasarkan laporan tersebut, politisi Golkar, Priyo Budis Santoso melontarkan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2010) "Kalau memang jeblok, mestinya Presiden menindaklanjuti. Kalau level tertinggi dan reshuffle, bisa dilakukan tanpa memperhatikan efek yang tidak berkaitan seperti efek politik,".

Usul Golkar tersebut dicurigai PKS mengandung maksud tersembunyi, yakni menambah kursi menteri Golkar.

"Saya menduga DPP Golkar mempunyai agenda untuk mengganti menteri-menterinya yang ada di kabinet," ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/7).

Dugaan tersebut beralasan, senada dengan ucapan politisi Golkar, Priyo, kalau memang ternyata dalam evalusi ada reshuffle dan bertambah jumlah kursi Golkar, tentu sangat bersyukur. "Nambah alhamdulilah, tidak juga tidak apa-apa," kata dia.

PKS Ketakutan

Usulan tersebut agak merisaukan petinggi PKS. PKS takut jatah kementeriannya diambil alih oleh Golkar. PKS berharap, laporan tersebut tidak dijadikan alasan untuk mereshufle kabinet. Reshufle diharapkan PKS baru terjadi setelah kabinet bekerja setahun.

"Ini baru berapa bulan, PKS belum menangkap urgensi apa reshuffle kabinet," ujar Wasekjen PKS Agus Purnomo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2010).

PKS juga menyatakan isu resfhufle mengganggu psikologis menteri.

Seperti yang dinyatakan Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/7). "Lebih buruk lagi adalah psikologis menteri-menteri yang setiap kali diancam reshuffle,".

Bukan Ranah Politik

PKS tidak perlu khawatir. Ucapan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat setidak-tidaknya mengisyaratkan tidak adanya reshufle kabinet. Yopie meminta agar evaluasi kinerja paruh tahun yang telah dilaksanakan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 jangan dipolitisasi.

"Mohon evaluasi kinerja itu jangan dipolitisasi. Jangan sampai hal itu dijadikan urusan politik. Sebab, masalah evaluasi kinerja pemerintah sesuai dengan Intruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional merupakan urusan manajemen pemerintah, bukan soal politik," katanya.

Tanggapan kita

Ucapan Yopie tersebut juga tidak benar, karena politik 'kan salah satu aspeknya adalah masalah manajemen pemerintahan. Oleh karenanya, kalau masalah kinerja kabinet dipolitisir, hal tersebut memang seharusnya karena kalau kinerja menteri tidak becus, berarti tujuan politis juga kurang tercapai.

Sebaliknya, jika usulan reshufle dilaksanakan, pemerintah juga seharusnya tidak perlu harus menambah kursi menteri dari Golkar, karena urusan kabinet adalah hak pregoratif presiden sepenuhnya. Yang perlu diperhatikan, tentu saja harapan kita adalah orang yang memang mampu bekerja, tanpa memandang dari partai mana dia berasal atau jika perlu dari kalangan profesional.