politik

Prioritas penanganan negara

Tiga pasangan Capres/Cawapres untuk Pilpres 2009 sudah sama-sama kita ketahui, yakni JK-Win (Jusuf Kalla dan Wiranto), SBY-No (Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono) serta Mega-Pro (Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto). Pemilihan presiden secara langsung ini menaruhkan harapan untuk perbaikan Indonesia ke depan.

Yang menarik dapat kita lihat dari perseteruan dua bekas teman, SBY-JK. Jusuf Kalla yang memahami perlunya mengisi seseorang yang mengerti dunia kemiliteran untuk stabilitas keamanan Indonesia mengambil Jenderal Wiranto sebagai partner. Sebagai mantan Panglima ABRI, Wiranto sedikit banyak memiliki pengalaman dan kharisma di dunia militer. Oleh karenanya, kasus-kasus seperti demo prajurit yang terjadi di Papua tidak perlu terjadi. Stablilitas keamanan ini perlu untuk pembangunan ekonomi di masa kepemimpinannya. Dan Wiranto telah membuktikan kemampuannya sebagai pengendali militer padahal masa-masa yang dihadapinya adalah masa peralihan, masa yang paling rawan dalam sejarah keamanan Indonesia, karena berpotensi meningkatnya anarkis dan masuknya anasir-anasir asing yang ingin memecah belah Indonesia.

Sebaliknya SBY yang pecah dari JK, juga menyadari bahwa dia perlu seorang yang mengerti ekonomi untuk menutupi kelemahan di sisi ini. Boediono telah terbukti sebagai ekonom yang handal. Dibandingkan MegaPro yang sisi pemasangannya murni pasangan politik, kedua pasangan SBY-No dan JK-Win betul-betul mencerminkan pasangan yang saling mengisi.

Warisan Kebobrokan Indonesia

Indonesia mewarisi sejumlah kebobrokan dari Hindia Belanda, Orde Lama dan Orde Baru yang sangat akut diantaranya :

1. Utang luar negeri yang menumpuk

2. Sistem pembayaran gaji yang amburadul

3. Sistem reward yang tidak berjalan

4. Enterpreneurship yang lemah

Utang Luar Negeri

Utang luar negeri Indonesia yang diwarisi dari Hindia Belanda 4,8 miliar USD. Hutang senilai Rp. 44 triliun baru lunas tahun 2003 lalu.