Ghobro » saran

Merebut Kedaulatan SDA Indonesia

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Capres Prabowo Subianto menyebutkan kebocoran anggaran 7.200 trilyun. Pernyataan tersebut telah menimbulkan polemik. Menurut Hatta Radjasa, telah terjadi pemilintiran. Yang dimaksudkan oleh Prabowo adalah potensi kebocoran jika tidak dijaga. Contohnya, harga gas tangguh yang terjual US 3 dolar, padahal harga dunia US 5 dolar. Artinya, potensial loss sebesar US 2 dolar. Untuk itu perlu dioptimalkan dengan berbagai upaya, misalnya renegosiasi.

Larangan Ekspor Mineral Mentah mendapat Gugatan Arbitrase oleh Newmont

Dalam rangka mengurangi potensial loss, telah diterbitkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah. Penerapan UU tersebut menyebabkan berhentinya produksi tambang Batu Hijau. PT Newmont Nusa Tenggara yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnertship BV (NTPBV), badan usaha yang berbadan hukum di Belanda melayangkan gugatan arbitrase.

Langkah gugatan arbitrase tersebut, akan memicu langkah serupa dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Menurut ekonom Standart Chartered Bank Fauzi Ichsan, rekam jejak Indonesia di arbitrase internasional tidak begitu baik. Anggota Fraksi Golkar, Satya Wira Yudha mengatakan Newmont memulai masalah. Negosiasi belum selesai, Newmont langsung arbitrase. Pemerintah harus tetap jalan katanya. Kontrak yang sedang berlangsung, menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang MInerba, disuruh negosisasi ulang. Pemerintah jangan mundur.

Menteri ESDM, Jero Wacik menyerahkan masalah tersebut ke Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Masalah arbitrase katanya diserahkan ke Kemenkum HAM yang mengurusi urusan hukum negara. Menurut Jero Wacik, alasan Newmont karena tidak mau membayar royalti kepada negara. Dalam hal ini, saya bela RI. Kita harus berdaulat, katanya.

Menteri Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah akan tetap menjalankan amanat undang-undang yang mengharuskan hilirisasi sektor pertambangan di dalam negeri. Selama saya menjadi Menko, akan berpegang teguh kepada Undang-Undang, katanya.

Freeport tahan dividen

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah belum mendapatkan dividen dari PT. Freeport Indonesia. Anggota Banggar dari Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menyatakan Freeport bukan barang rahasia. Jadi enggak jadi negara bagian Amerika itu, katanya, enggak bisa ngapain, kenapa kita biarkan mereka tidak bayar dividen.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan telah melakukan pertemuan dengan perusahaan Amerika itu. Kementerian Keuangan bersama Dirjen Anggaran telah meminta Freeport segera membayar dividen 9% saham Indonesia. Freeport mempermasalahkan bea keluar. Menkeu telah menyatakan, bea keluar baru, sedangkan dividen sudah lama. Menurut Menkeu, pemerintah harus gesture fight.

Harapan kepada Presiden Baru

Berharap, presiden baru yang akan terpilih adalah yang mampu mempertahankan kedaulatan SDA kita. Merebut kedaulatan SDA kita adalah wajib, agar masyarakat dapat lebih banyak menikmati manfaat dari pengurasan SDA alam Indonesia, apalagi SDA yang bersifat terbatas.

Penulis
Kategori Ekonomi, Kedaulatan

←LamaBaru →