Ghobro » saran

Perbandingan Visi Misi Capres Mengenai Desa

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Kedua pasangan capres memiliki cara berbeda dalam penyampaian visi misinya. Prabowo Hatta menuliskan sebanyak 9 (sembilan) halaman dalam bentuk seumpama proposal bagi rakyat. Dengan isi yang ringkas, bagi yang speed internetnya rendah seperti saya, page pdf berbasis jpg dengan size hanya 720 KB ini tidak begitu kesulitan mengunduhnya. Sebaliknya Jokowi – JK menuliskan sebanyak 42 halaman berbentuk seumpama makalah saat penataran P4 di SMP zaman dahulu, yang diunggah ke website KPU berbentuk PDF berbasis JPG dengan size 4041 KB yang akhirnya gagal saya unduh dan terpaksa menggunakan jasa website ketiga yang telah mengubahnya ke format pdf berbasis word dengan size 370 KB. Apakah isinya sama dengan yang ada di KPU? Jika sama, KPU harus berterima kasih kepada orang ini.

Visi Prabowo Hatta

Mengalokasikan Dana APBN minimal satu milyar rupiah per desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan, dan mengimplementasikan Undang-undang tentang desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu :

  1. Jalan, Jembatan dan Irigasi dan Pesisir
  2. Listrik dan Air Bersih Desa
  3. Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Keuangan Mikro
  4. Lumbung Desa
  5. Pasar Desa
  6. Klinik dan Rumah Sehat Desa
  7. Pendidikan dan Wira Usaha Muda Desa
  8. Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Desa

Visi Jokowi JK

Visi Jokowi-JK dinyatakan dalam Agenda Prioritas 3 dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), yakni Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah : antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur, antara kota dengan desa. Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik serta mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pandam pingan.

11 prioritas utama dalam memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah, pada poin g menyatakan : Kami berkomitmen mereformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan yang diatur dengan Undang-Undang tentang Desa dan pengaturan lebih jelas mengenai kelurahan dan kecamatan dalam UU Pemerintahan Daerah;

Kami mendedikasikan diri untuk memberdayakan Desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan memberi penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama :

  1. a. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pandam pingan.
  2. b. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. 
  3. c. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. 
  4. d. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berialan secara efektif. 
  5. e. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi barn tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.  
  6. f. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi barn tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
  7. g. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pandam pingan desa secara berkelanjutan.
  8. h. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. 

Perbandingan

Jokowi-JK menempatkan desa dalam bagian-bagian yang berbeda-beda dalam makalahnya sehingga dalam kondisi ekonomi yang melemah saat ini, harga karet turun 60% dari harga maksimal dan harga sawit turun 25% dari harga maksimal, maka membaca makalah ini terasa memberatkan dan isinya juga berbentuk gambaran umum, sementara visi misi Prabowo-Hatta yang lebih singkat menempatkan kebijakan mengenai desa, sebagai program keenam dalam Misi Ekonomi Kerakyatannya.

Kabarnya, visi misi Jokowi JK merupakan kreasi tim PDIP, tetapi kemudian telah diralat/disempurnakan oleh Jusuf Kalla.

Dengan kondisi yang sangat malas mikir seperti saat ini, maka terpaksa saya akui bahwa program Prabowo Hatta telah terbentang jelas, sementara arah kebijakan Jokowi-JK hanya merupakan haluan-haluan teoritif yang belum jelas bentuk programnya (bagi saya yang malas mikir).

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →