sosial

Papua daerah kaya yang miskin

Inilah sebuah fakta yang sangat ironis. Papua daerah yang kaya sumber daya alam, ternyata persentase kemiskinannya tertinggi di Indonesia, yakni 36,8 %. Sangat jauh dengan Jakarta yang hanya 3,48%.

Data yang diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan. Angka yang diungkapkan Kepala BPS Papua J.A. Djarot Soesanto per 5 September 2006 lebih gila lagi, persentase penduduk miskin Papua adalah 47,99%, sedangkan Papua Barat 36,85%. Kalau dijumlahkan berarti 45,43%, hampir mencapai separuh penduduk Papua.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk :

1. memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;
3. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;
4. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;
5. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
6. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
7. Hak rakyat untuk memperoleh keadilan;
8. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan;
9. Hak rakyat untuk berinovasi;
10. Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
11. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

indikator utama kemiskinan adalah;

1. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
2. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
3. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
4. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
5. lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;
6. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
7. terbatasnya akses terhadap air bersih;
8. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
9. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
10. lemahnya jaminan rasa aman;
11. lemahnya partisipasi;
12. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
13. tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik,
14. meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Ada 9 penyebab terjadinya kemiskinan:

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya;
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.